Optimalkan Data Indeks, Kemendagri Dorong Papua Lahirkan Kebijakan Publik yang Akuntabel
Scan this QR or download app from:
Bantu kami untuk merekomendasikan konten dengan melengkapi data diri
Anda di sini
Dashboard
Logout
Login
Network
Home
Aceh
Sumut
Sumsel
Jabar
Jateng
Yogya
Jatim
Bali
Kalbar
Sulsel
Babel
Lampung
Maluku
Your browser does not support the audio tag.
Listen
A
A
Aa
Text
Link Copied!
Read Next : BSKDN Kemendagri Dorong Pemprov Jateng Perkuat Inovasi lewat Policy Brief
Daerah
Papua
Detail Berita
Optimalkan Data Indeks, Kemendagri Dorong Papua Lahirkan Kebijakan Publik yang Akuntabel
Kamis, 26 Februari 2026 – 05:35:00 WIT
Share
Link Copied!
Tim iNews
Kemendagri mendorong transformasi tata kelola pemerintahan daerah melalui penguatan peran analis kebijakan di Papua. (Foto: ist)
PAPUA, iNews.id – Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menegaskan komitmennya untuk mentransformasi tata kelola pemerintahan daerah melalui penguatan peran analis kebijakan. Pejabat fungsional ini didorong menjadi think tank atau wadah pemikir yang memastikan setiap kebijakan publik lahir dari data yang akurat, bukan sekadar intuisi.
Baca Juga
Kemendagri Wajibkan Setiap Daerah Bentuk BPBD untuk Hadapi Bencana
Penegasan tersebut disampaikan Kepala BSKDN, Yusharto Huntoyungo, saat menjadi narasumber dalam Lokakarya Penulisan Rekomendasi Kebijakan (Policy Brief) di Papua, Rabu (25/2/2026). Yusharto menekankan, pemerintah daerah tidak bisa lagi mempertahankan kebijakan yang sudah tidak relevan. Analis kebijakan dituntut untuk mampu melakukan evaluasi kritis serta menyusun kebijakan yang bersifat antisipatif terhadap tantangan masa depan.
Baca Juga
Raih INA 2025 Kemendagri, Mimika Kukuhkan Daerah Paling Progresif di Indonesia
“Analis kebijakan memastikan setiap rekomendasi didukung data, analisis ilmiah, dan proyeksi dampak. Dengan demikian, kebijakan yang dihasilkan tidak bersifat sesaat, tetapi berkelanjutan dan strategis,” kata Yusharto. Untuk mendukung kerja para analis di daerah, BSKDN menyediakan berbagai instrumen pengukuran data primer yang objektif. Data ini menjadi landasan dalam merumuskan rekomendasi kebijakan yang akuntabel. Sejumlah instrumen tersebut meliputi Indeks Inovasi Daerah (IID), Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah (IKKD), Indeks Tata Kelola Pemerintahan Daerah (ITKPD), dan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD).
Editor: Kastolani Marzuki
Page:
About the Author
